Terancam Pidana, KPU Minta Parpol Bijak

127

PIJAKAN .COM. – KPU baru mengesahkan suara nasional dari 12 provinsi. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, sesuai UU Nomor 8/2012, penetapan hasil pemilu secara nasional harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah pemungutan suara berlangsung. Yakni pada 9 Mei 2014.

“Itu sudah tegas dan tidak mungkin dilanggar oleh KPU,” kata Ida di kantor KPU, Jakarta, Senin (5/5).

KPU, lanjut Ida, tidak bisa melakukan penetapan hasil pemilu terhadap sebagian provinsi saja. Pada 9 Mei, hasil pemilu yang ditetapkan merupakan hasi nasional yang meliputi 33 provinsi dan 77 daerah pemilihan (dapil). Jika melewati batas waktu tersebut, maka ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi penyelenggara. Dalam pasal 319 UU 8/2102, disebutkan, jika tidak menetapkan perolehan hasil pileg secara nasional, maka anggota KPU dipidana dengan penjara paling lama lima tahun. Serta denda paling banyak Rp 60 juta.

“Konesekuensi hukum kepada penyelenggara itu kami sadari, dan tidak bisa kami lampaui. Selain sanksi pidana, ada pertanggungjawaban etika penyelenggara pemilu yang dituntut cermat, dan tertib administrasi pemilu,” ujarnya. Karena itu, lanjut Ida, kearifan dan kebijaksanaan forum perlu dibangun untuk memahami tujuan serta batasan waktu yang telah diatur undang-undang.

Sejak rapat pleno rekapitulasi dimulai Sabtu (26/4) kemarin, KPU berusaha melayani dan menyelesaikan seluruh masalah dan catatan yang disampaikan peserta rapat. Baik yang menyangkut administrasi pemilu, surat suara, daftar pemilih, dan validasi suara sah dan tidak sah. KPU juga memperhatikan rekomendasi Bawaslu untuk pencocokan kembali terhadap keberatan yang disampaikan saksi dari partai politik. Sehingga dilakukan penghitungan dan rekapitulasi ulang di beberapa dapil menyangkut jumlah perolehan suara yang dipermasalahkan saksi parpol.

Baca juga:  Dibalik Jeruji Besi, Anas Masih mengamati Manuver Partai Demokrat

Atas ruang yang telah diberikan KPU tersebut, menurut Ida, dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan semua peserta rapat pleno rekapitulasi. Bahwa proses rekapitulasi harus berjalan sehingga hasil pemilu secara nasional bisa ditetapkan tepat waktu. “Kami butuh kearifan peserta pemilu untuk merekonstruksi kembali model penyelesaian persoalan. Tidak selonggar saat kami menggelar pleno pertama kali, karena kami harus memperhatikan tenggat waktu,” ungkapnya.

Menurutnya, selama 10 hari proses rekapitulasi yang telah berjalan, selalu terjadi perdebatan panjang antara saksi parpol dan penyelenggara. Karenanya, pada sisa waktu menjelang tenggat akhir ini KPU meminta pemahaman bersama dari peserta pemilu.

“Kalau setelah keberatannya ditanggapi penyelenggara masih ada ketidakpuasan dan belum bisa menerima, maka menurut mekanisme yang dibuat dalam undang-undang diberikan kesempatan untuk membuat catatan tertulis. Selain itu, mekanisme melalui lembaga hukum (Mahkamah Konstitusi),” jelas Ida.

KPU, ujar Ida, tidak bisa terus membiarkan komunikasi antara peserta dan penyelenggara bertele-tele. Karena sebagai pimpinan rapat, KPU juga memiliki otoritas mengatur lalu lintas diskusi. “Karena ada deadline, perlu kearifan dalam melihat situasi terakhir. Kalau belum bisa menerima, ada mekanisme hukum lain,” kata Ida.

SHARE

Kirim Komentar