Prabowo : Hak Presiden Copot HM Prasetyo Jika Terlibat Korupsi

129

Pijakan.Com.-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi desakan berbagai pihak terkait dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus suap penanganan bantuan sosial Pemprov Sumatra Utara. Saat ini, gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan mantan sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sudah berstatus tersangka.

Prabowo menanggapi ringan desakan mundur ataupun evaluasi politikus Nasdem tersebut. “Ya kalau soal copot mencopot itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujar Prabowo kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
 
Dia hanya berpesan, dalam hal penegakan hukum jangan sampai terkontaminasi politik. “Jadi sebagai pejabat negara seperti Jaksa Agung tentunya harus amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan ada kepentingan ego sektoral dalam penegakan hukum,” katanya.
 
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan ketika fakta persidangan menyebut keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo, sudah tidak bisa dikategorikan adanya unsur politis dalam desakan pencopotannya  sebagai Jaksa Agung.

Baca juga:  Matangkan Koalisi PDIP dan PPP Bertemu

“Unsur politisnya di mana? Kan tersangka yang mengaku dalam persidangan. Sekarang yang pragmatis siapa? Wajar jika rakyat protes keras jika penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi,” kata anggota Komisi III DRP itu.
 
Dia mengaku, selama ini kritikan publik terhadap kinerja Prasetyo masih terlihat objektif. “Soal PNBP yang minim, utang uang pengganti yang belum disetor ke kas negara, lalu kinerja pimpinan kejaksaan, saya rasa rakyat sudah pintar menilai. Jangan apa-apa disangka ada unsur politis.”

SHARE

Kirim Komentar