Pajak Rp 3,2 triliun, Dua Puluh Tiga Perusahaan Tambang Belum Dibayar

94

PIJAKAN. COM.- Dua Puluh Tiga perusahaan pemegang Kontraktor Kontrak Kerja Sama terjerat kasus pajak. Nilai pajak yang bermasalah sebesar Rp 3,2 triliun sepanjang tahun 2012 hingga 2013.

“Ada Dua Puluh kontraktor dengan total Rp 3,2 triliun,” ujar Presiden Indonesian Petroleum Association Lukman Mahfoedz.

“Untuk pajak eksplorasi kebanyakan di offshore. PBB itu bagaimana ditinjau kembali. Sebaiknya dikurangi,” ungkap dia.

Lukman mengakui jika pemerintah telah membuat perubahan atas pengenaan PBB untuk kegiatan eksplorasi di kawasan darat (onshore). Tetapi, aturan itu ternyata belum berlaku tahun ini.

“Tahun lalu memang sudah ada, tapi sampai sekarang masih dibicarakan juklaknya (petunjuk pelaksanaan),” terang dia.  

Lukman meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali terkait kebijakan pajak yang berlaku. Sebab, hal ini dapat berdampak pada memburuknya kondisi industri minyak dan gas bumi.

Baca juga:  Tax Amnesty Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Dengan Penuh Resiko

Pemerintah menerapkan sejumlah instrumen pajak pada sektor migas. Beberapa instrumen itu antara lain pajak eksplorasi dan Pajak Bumi dan Bangunan.

SHARE

Kirim Komentar