Mewujudkan Ide Konglemerasi Sosial

131

*Ditulis oleh : Respiratori Saddam Al-Jihad S.IP., M.Kesos (Alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial UI, Mahasiswa program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN)-Wasekjen Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat PB HMI 2016-2018*

Tidak selamanya sosialisme erat kaitannya dengan kemiskinan dan perlawanan, sosialisme hari ini hadir dengan wajah yang menguasai pasar. Sedangkan kapitalisme sendiri tidak selamanya juga erat kaitannya dengan kekayaan dan konglemerasi, karena kapitalisme hari ini hadir dengan teori penguasaan pasar terbalik.

Sosialisme yang modern adalah sosialisme yang dapat menguasai pasar secara masif dan solid. Mari kita ambil contoh dengan hadirnya konsep ritel hari ini. Masifitas ‘ali baba’ dan konsep pasar online lainnya adalah buah dari penghimpunan modal2 kecil secara masif hingga menjadi modal raksasa. Inilah yang saya sebut Konglemerasi Sosial. Ini yang ditakutkan oleh pasar besar yang mengkapitalisasi pasar seperti mall-mall.

Kapitalisme sendiri hari ini turun kasta hanya melihat barang2 kecil untuk diperjual belikan. Saya ambil contoh : wafer. Ada yang dalam bentuk per satuan dan dijual lebih mahal dari pada per kaleng. 10 wafer dalam bungkus atau kaleng contohnya seharga 10ribu tapi satu sachet wafer dijual 1500 maka wafer per sachet akan laris terjual dan memenangkan pasar kecil.

Ternyata secara tidak sadar sosialisme sudah beradaptasi dengan bentuk barunya dan kapitalisme pun beradaptasi dengan bentuk barunya. Melihat kondisi perkembangan tersebut maka saya rasa sosialisme akan hadir dengan kekuasaan modal yang masif melalui konglemerasi Sosial.

Ide dasar konglemerasi sosial dapat hadir dalam setiap komunitas. Kondisi masyarakat modern hari ini telah membingkis keadaannya komunitas di setiap wilayah dan aktivitasnya untuk menjadi maju dan berkembang.

Konglemerasi sosial dalam tatanan kebudayaan masyarakat Indonesia sangat cocok. Sustainable Development based on Community, inilah agenda SDG’s dalam pengembangan komunitas untuk menurunkan garis kemiskinan masyarakat Indonesia. Dalam poin pertama SDGs 2030 target dalam SDGs tersebut adalah  Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Artinya perlu ada solusi untuk pengentasan kemiskinan itu, dan zaman hari ini lahir dengan sosialisme yang bermetamorfosa menjadi kuat dalam bidang ekonomi.

Sebelumnya mari kita lihat jika menggunakan indikator Bank Dunia dengan pengeluaran 2 $ AS per hari, jumlah penduduk miskin masih lebih besar lagi, atau hampir setengah dari penduduk Indonesia masih dalam katagori miskin (Rocman, 2010). (Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam Sholeh, 2010). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator konsumsi sebesar 2.100 kalori/orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan standar 2 dolar AS/ orang setiap hari. Contoh kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lain, seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Baca juga:  KAHMI BERUBAH ATAU PUNAH

Maka bentuk konglemerasi sosial ini akan dapat diperkuat dengan beberapa hal diantaranya Pertama, ketika sistem pendidikan berbasis komunitas dapat terwujud untuk dapat memenuhi kekuatan konglemerasi sosial. Yang dimaksud sistem pendidikan berbasis komunitas adalah adanya pendekatan khusus terhadap komunitas untuk dapat mewujudkan inovasi bisnis berbasis komunitas. Misalnya komunitas kesenian, pertanian, kewirausahaan,5 dan komunitas lainnya. Contoh nyata keberhasilan inovasi dalam hal konglemerasi sosial adalah Transportasi Online. Menarik kalau diwujudkan setiap komunitas organisasi gerakan. Ini luar biasa dampak sosialnya.

Kedua, perlu adanya penguatan sistem kebijakan nasional terhadap ide konglemerasi sosial ini. Karena basis hukum tidak bisa dinegasikan ketika berbicara soal kesejahteraan sosial. Penekanan yang dimaksud adalah penguatan sistem kebijakan nasional akan berhasil ketika menurunkan angka pasar modern yang menurunkan penghasilan pasar tradiaional dan pasar komunitas. Mari kita ambil contoh hadirnya Minimarket secara masif dan sejenis menurunkan kesejahteraan warung dan komunitas penjual roti (misalkan), dikarenakam masyarakat banyak membeli di minimarket. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan dan implementasi riil terhadap komunitas penjual (misalnya) maka akan membuat suatu pengembangan bisnis berbasis komunitas melalui kebijakan pemerintah. Seperti yang disampaikan Woolcook dalam teori Kapital Sosial, peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan sangan diperlukan yaitu pendekatan Institusional view untuk mewujudkan Sinergi View.

Ketiga, hari ini dengan adanya formulasi kebijakan mengenai RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di DPR RI maka perlu disajikan kepada masyarakat agar UU TJSP lahir demi mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Perusahaan dan Negara dapat memfasilitasi pengembangan komunitas demi mewujudkan ide Konglemerasi Sosial.

Ketiga langkah dalam mewujudkan “Ide Konglemerasi Sosial” adalah perspektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan *’Quality of Life’* masyarakat Indonesoa demi terwujudnya Kesejahteraan Sosial dalam bingkai Cita-cita Negara Kesejahteraan.

SHARE

Kirim Komentar