KPU Pusat Kembali Ditunda Rekapitulasi Jatim

119

PIJAKAN. COM.-  Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur masih harus menunggu pelaksanaan rekapitulasi ulang yang baru dilakukan, Senin, 5 Mei 2014.  Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu legislatif Jawa Timur dipastikan baru akan dibacakan di tingkat pusat bertepatan dengan batas akhir jadwal KPU, 6 Mei 2014.
“Kami baru terima rekomendasi Bawaslu kemarin (4 Mei 2014) dan baru bisa dilakukan hari ini,” kata Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Data, Choirul Anam, saat ditemui setelah rapat pleno rekapitulasi lanjutan di gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur, Jalan Putat Indah, Surabaya, Senin, 5 Mei 2014.

Kabupaten Blitar, Sampang, Pamekasan, dan Bondowoso. Sedangkan Kota Surabaya, Bawaslu merekomendasikan rekapitulasi ulang di 44 TPS. Hari ini, KPU Jawa Timur sudah menyelesaikan rekapitulasi empat kabupaten yang bermasalah tersebut.

Setelah rekapitulasi selesai, KPU Surabaya akan membacakan hasilnya di tingkat provinsi pada Selasa, 6 Mei 2014. Selanjutnya, seluruh hasil rekapitulasi yang sudah dibacakan itu akan dikirim KPU Jawa Timur ke KPU Pusat di Jakarta. Rekapitulasi ini molor dari jadwal. Jawa Timur seharusnya dijadwalkan membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara pada 2 Mei lalu. Tapi ternyata harus ditunda hingga batas akhir rekapitulasi tingkat pusat pada 6 Mei 2014.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan hasil pemilu legislatif secara nasional sekaligus penetapan parpol yang memenuhi ambang batas parlemen seharusnya pada 7-9 Mei. “Besok setelah selesai, langsung dikirim ke Jakarta untuk direkap di sana. Karena besok sudah hari terakhir rekapitulasi,” ujarnya.

Baca juga:  Suryadharma Lemas, Mundur dari Kabinet SBY

Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Sufyanto membenarkan adanya rekomendasi yang baru diberikan 4 Mei 2014. Menurut dia, rekomendasi itu didasarkan pada perbedaan tata cara rekapitulasi yang tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Ia mencontohkan adanya dokumen C-1 yang berisi 7 suara, tetapi di formulir D-1 dan DA bertuliskan 77 suara. Kasus semacam ini ditemukan di 22 TPS untuk suara anggota DPR RI dan 22 TPS untuk anggota DPRD kota yang tersebar di 12 kecamatan dan 22 kelurahan.

Meski mengeluarkan rekomendasi rekapitulasi ulang, tapi Sufyanto belum bersedia mengaitkannya dengan indikasi penggelembungan suara. “Karena ada perbedaan, harus dipastikan tidak ada suara pemilih yang berpindah, baik untuk caleg atau partai tertentu,” kata Sufyanto.

Untuk memastikan perolehan suara tersebut, maka harus dilihat lagi di formulir C-1 plano. Soal adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi.

SHARE

Kirim Komentar