Ketika Korupsi Sudah Menjadi Legalisasi

137

Judul Buku : Negeri Mafia Republik Koruptor Menggugat Peran DPR Reformasi

Penulis : Benny K. Harman

Penerbit : Lamalera Yogyakarta

Cetakan : Pertama

Tahun : 2012

Tebal : xviii + 535 Halaman

 

Hampir satu abad negeri ini telah merdeka, seharusnya pemimpinya sudah bisa mensejahterajan rakyatnya. Tapi apa yang bisa dibanggakan dengan negeri ini. Negeri yang kaya akan segala-galanya kenapa harus bertumpuk-tumpuk hutang yang ada. Lihat alam kita begitu luas dan kaya akan hasil bumi, laut, dan udaranya. Tapi kita hanya sebagai penonton orang-orang yang mengeruk dan membawa kabur dinegeri seberang. Apalagi dengan kebudayaan sangat banyak kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam negeri ini, tapi semua tak bisa disaatukan lagi, ketika suku, ras, golongan saling mengedepankan egonya. Maka hancur sudah apa yang menjadi cita-cita negeri ini dengan semboyan Bhineka Tunggal Ikanya.

Masa demi masa telah dilalui oleh negeri ini, mulai dari zaman Orde lama dengan model kepemimpinan yang sangat tegas dan pemberani seakan-akan tidak butuh terhadap bantuan Negara lain. Tapi, disislain sangat membutuhkan uluran tangan dari bangsa lain yang lebih dulu merdeka. Ternyata dalam kenyataanya negeri kita dalulu sangat disegani oleh seluruh pelosok dunia dengan gerakan “Non Bloknya”. Tak lama waktupun bergulir, orde lamapun akhirnya tumbang dan digantikan dengan masa oerde baru. Masa ini dirasa oleh masyarakan bisa memberikan solusi yang terbaik dari pada masa orde lama. Tapi ternyata lambat laun orde baru ini kebusukanya mulai tampak dengan sekasama, dengan model kepemimpinan yang jika dilihat dari luar sangat sejahtera rakyatnya. Tapi jika dilihat dari dalam rakyatnya tertekan dan tersiksa batinya. Tapi hal seperti itu tidak dirasakan oleh rakyat. Orde lama meninggalkan jasa yang sangat banyak dan menyeluruh di negeri tercinta ini, bukan hanya kebaikanya saja ternyata keburukanya juga sebanding dengan kebikan yang telah dilakuakannya.

Akhirnya pada tahun 1998 negeri ini ingin merubah karakteristik kepemimpinan dan pola aparatur nergaranya. Masyarkat menjadi sangat senang dan bahagia karena beranggapan masa yang baru dengan sebutan reformasi ini, bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada masa orde baru karena saat ini rakyat bisa menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Dengan adanya pemilihan langsung untuk memilih wakilnya dipemerintahan baik berupa yudikatif, legislative, dan juga exsekutif, dengan harapan bisa mewakili aspirasi mereka, tuk perjuangkan keejahteraan mereka. Ternyata realitas yang terjadi tidak demikian, negeri ini mulai tak terkontrol karena banyak semua bebas masuk dalam mendirikan organisasi, parpol,ormas, dan lain-lain. Yang menjadikan bangsa ini, menjadi bangsa yang bebas dengan adanya atauran-aturan pemerintah yang bisa dipesan dengan uang. Inilah reformasi yang berjalan tidak pada dasar awalnya.

Dipandang sekilas memang reformasi yang menciptakan demokrasi dan rule of low diharpakan memberikan harapan bagi masyarakat luas untuk hidup lebih sejahtera. Denga adanya pemilihan wakil mereka secara langsung. Ternyata mereka memilih wakil yang salah dan sebagain besar wakil masyrakat hanya mementingkan dirinya sendiri, golongan , suku, dan ras. Bukan untuk masyarakat seutuhnya. Betapa ngeri negeri ini sang wakil rakyat tak mau mengurusi rakyatnya yang sedang sengsara, malah meraka menghampur-hamburkan uang Negara untuk kepentingan bersama. Bahkan yang terkena kasus korupsi bukan hanya dari pemerintahan pusat saja. Sejak dibukanya otonomi daerah secara berangsur-angsur banyak pemerintah daerah yang tersandung korupsi juga. Bahkan korupsi tidak dilakuakan sendirian. Tapi, dilakukan secara massal atau berjamaah dengan instansi- instansi tertentu dalam pemerintahan.

Dalam buku ini penulis juga mengungkapkan secara gamblang bagaimana arus korupsi yang dilakuakan secara massal dari pusat hingga daerah. Terutama yang paling mencadi center korupsi di negeri ini adalah pada DPR yang mengatasnamakan wakil rakyat. Terbukti dari berbagai sumber baik. Media, penelitian, kepolisian, dan lain-lain juga indikasi yang paling banyak dan instansi yang mempunyai pelung korupsi terbanyak adalah DPR. Terbukti dengan adanya beberapa oknum DPR yang resmi menjadi terpidana korupsi baik kasusnya sedang dalam tarap pengadikan atupun yang sudah diputus dengan putusan yang ringan. Contohnya ada kasus wisma atlet, hambalang,banggar, proyek percepatan daerah transmigrasi, kasus pengelapan uang pajak,BLBI, dan masih banyak kasus-kasus lain yang menjadi PR pemerintah untuk menuntaskanya. Hal semacam ini seharusnya menjadi keprihatinan pulik atas serangkaian praktek-praktek tindak pidana korupsi yang semakin menjalar kemasyarakat luas. Adapun dampak yang akan ditimbulakan adalah rusaknya system demokrasi dan rule of low, rusaknya sendi-sendi masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing, dan terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan dan penegakan hukum dan ham di negeri yang kita sayangi ini.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam dalam hal ini adalah seharusnya para wakil rakyat memiliki moral kebijaksaan untuk memperjuangkan dan menegakkan hargadiri, martabat rakyat. Kebijaksaan moral ini menempatkan jabatan politik bukan sebagai sesuatu yang absolut. Melainkan sebgai instrumen penegakan harkat dan martabat rakyat. Hal itu pertama-tama terimplimentasi misalnya melalui pertanggungjawaban secara legal dan moral dihadapan rakyat tentang sejauh mana kinerja wakil rakyat. Pertanggung jawaban itu memungkinkan diskursus publik tentang alternatif manakah yang harus diambil, termasuk bagaimana kemudia merakit sebuah tanggung jawab yang peka, peduli terhadap rakyat. Dengn ini, rakyat sesungguhnya ditarik untuk turut mengkontrol dan mengawasi wakil rakyat tersebut.

Buku ini selain menunjukkan urgensi tanggung jawab seorang wakil rakyat, juga menekan agar kasus korupsi tidak terbias ketengah publik. Melalui buku ini penulis berharap agar DPR yang bersih dari korupsi, karena penulis sangat tau seperti apa tubuh DPR pada masa sekarang ini, dihadapkan pada korupsi yang menggurita. Seperti halnya penyakit yang divonis oleh dokter tak akan bisa terobati, tapi dengan keyakinan dan kekuatan daya dan pikiran pasti akan menemukan obat yang tepat pula. Percaya tidak percaya jika hukum sudah tak ditaati lagi bahkan sang pembuat hukum itu melanggarnya sendiri. Maka apa yang menjdi ketaanya. Ataukah kita akan kembali kepada Tuhan tuk bersimpuh dan mengadu, ataukah kita akan menuhankan uang, karena hidup hanya untuk uang dan karena uang kita bisa hidup.

 

Baca juga:  Pemindahan Ibu Kota antara Pusat Bisnis dan Pemerintahan
SHARE

Kirim Komentar