Kejagung Dan Kinerja yang Tak Beraturan

130
foto gedung-gedung kejaksaan agung RI foto by:Hasan Alhabshy

Dibawah kendali Jaksa Agung M. Prasetyo terus bercitra negatif, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tidak hanya rapor merah yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Krisnandi, terhadap kinerja Korps Adhyaksa, M. Prasetyo juga dinilai tidak profesional.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Saiful Bahri mengatakan, penilaian menegani tidak profesionalnya kinerja M. Prasetyo bukan hanya isapan jempol belaka, M. Prasetyo dinilai telah salah memilih pejabat yang seharusnya mendukung Nawacita di bidang hukum dengan memilih Jaksa Yulianto, yang belakangan juga dinilai tidak profesional dalam menangani kasus, pada saat menjabat sebagai asisten pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Selain itu, M. Prasetyo juga dinilai tidak lepas dari kepentingan kelompok tertentu, sebagai mantan politikus, M. Prasetyo dinilai mencampur-adukan kepentingan politik dan upaya penegakkan hukum yang berkeadilan.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kejaksaan, M. Prasetyo dinilai keliru, karena mempersoalkan restitusi pajak Mobile 8, padahal banyak pihak sudah menegaskan berulang kali, bahwa tidak ada persoalan apapun dalam hal restitusi pajak Mobile 8.

“Tidak ada penyidikan oleh Dirjen Pajak, pemeriksaan awal menyatakan ini restitusi sudah clear, jadi sudah selesai, enggak ada masalah,” kata Kuasa Hukum MNC Group, Andi Simangunsong.

Baca juga:  Jokowi Bisa Seperti Joseph Estrada sindir Fadli Zon

Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Panja kasus Mobile 8, Wihadi Wiyanto. Menurutnya, kasus Mobile 8 bukanlah tindak pidana korupsi. “Hasil dari Dirjen Pajak mengatakan, ini bukan hasil tindak pidana korupsi, itu yang jadi kesimpulan kita tadi, inikan resitusi pajak,” ujar dia.

Sementara, Ketua Panja Mobile 8, Desmon Mahesa justru menegaskan, agar permasalahan ini jangan dikaitkan dengan politik. “Apa yang membuat kasus hukum ini menjadi kasus pidana? Kejaksaan Agung agar tidak bermain di ranah politik, dan murni melakukan penegakan hukum,” paparnya.

Terpisah, Jaksa Agung M. Prasetyo tetap ngotot jika kasus ini termasuk tindak pidana korupsi dan terus menjalankan kasus tersebut.

“Jadi masalah Mobile 8 jalan terus, jadi sekarang sudah mulai dilakukan pemeriksaan untuk siapa pun yang terkait dengan masalah itu, jadi masih berjalan dan menambah terus,”

Memang aneh, ketika banyak pihak sepakat, bahwa tidak ada persoalan terkait restitusi pajak Mobile 8, lantas apa alasan M. Prasetyo terus bernafsu mengejar hal yang tidak pernah ada?

SHARE

Kirim Komentar