Kartu Jakarta Pintar Jokowi Bahaya untuk Nasional

94

PIJAKAN. COM.- Wahyu Nugroho mengkhawatirkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo. Bahkan, Jokowi mengumbar kesuksesan KJP bakal dibawa ke tingkat nasional.

“Saya khawatir apa yang dilakukan Jokowi berbahaya jika dibawa ke nasional,” ujar Wahyu di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/7).

Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) yang dibuat tahun 2010 merugikan keuangan daerah sebesar Rp 12,4 miliar. Kejanggalan lain adalah masalah anggaran untuk pelaksanaan bantuan pendidikan tersebut terjadi kelonjakan anggaran yang cukup signifikan.

Pada kisaran tahun 2007 hingga 2009 anggaran itu hanya Rp 10 miliar. Namun, dengan BPMKS pada tahun 2010 tiba-tiba anggarannya membengkak menjadi Rp 23 miliar, lalu pada tahun 2011 menjadi Rp 21 miliar dan naik lagi pada 2012 sebanyak Rp 30 miliar. “Padahal kan jumlah siswanya hanya segitu-segitu juga. Paling kalau bertambah juga hanya 100 atau 200 siswa saja. Mungkin saja kan uangnya dipakai untuk kendaraan pilkada. Itu pikiran buruk saya,” kata Wahyu.

Baca juga:  Akbar Tandjung : Golkar Bulat ke Prabowo-Hatta

Sementara itu, Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Solo, Ali Usman menuturkan, pada saat Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian hendak menerapkan sistem itu di Jakarta sempat diingatkan oleh Wahyu dan dirinya supaya sistem itu harus diperbaharui dan jangan sampai digunakan di Jakarta. Tetapi Joko Widodo menghiraukannya. “Saya melihatnya seperti ada kesengajaan supaya bisa, bahasa kasarnya itu merampok uang rakyat lewat kartu pintar itu. Lalu diterapkan di Jakarta dan sekarang mau diterapkan di nasional. Kalau di Solo Rp 12 miliar, di Jakarta berapa?,” kata Ali.

SHARE

Kirim Komentar