DILEMA ARB, DALAM MEMIMPIN GOLKAR DAN POSISI KMP

113
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meninggalkan ruang rapat usai menutup rapat pleno persiapan Munas Golkar, Senin (24/11/2014) di DPP Golkar. Rapat diteruskan Selasa karena situasi tidak kondusif--FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

 

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tahun 2016 menjadi langkah awal pernyataan sikap partai. Ketua umum menyampaikan pidato politik dengan arti tersirat penuh dilema. Masyarakat akan mudah menilai bahwa Koalisi Merah Putih akan segera berakhir dengan Pidato Politik ARB. Makna tersirat dari pidato politik ARB bisa kita baca dalam rangkaian pilihan kata.

ARB memberikan pesan melalui pidatonya terkait situasi dan kondisi yang dihadapi partai golkar. ARB menjelaskan arah dan tujuan partai serta masa depan golkar. ARB melihat kepentingan penyatuan Partai untuk menyonsong Pilkada 2017 dan 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

ARB memesankan amanah penyatuan berbasis harapan agar golkar bisa bertarung dalam pesta demokrasi baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Golkar harus rekonsiliasi demi memuluskan perjalanan partai menghadapi pelbagai agenda demokrasi tersebut. Pandangan ARB terlihat jelas keresahan seorang pemimpin partai besar. Golkar harus bisa mengabil alih kekuasaan tingkat daerah. Sudah tentu penguasaan Pemerintahan Daerah menjadi awal kemenangan partai pada pertarungan Pileg berujung Pilpres.

ARB berpesan bahwa konsolidasi internal mutlak dilaksanakan baik di kota hingga ketingkat pengurus kecamatan. Sinyal penguatan strtuktur organisasi harus sejalan dengan penguatan sumer daya manusianya. Golkar memang mengakar hingga ke hati para kader idioogis. Namun, konflik internal mampu mengurangi kedalaman akar partai beringin. Hingga kedepan golkar wajib menjaga kesatuan dan soliditas partai.

Tersirat namun jelas, menjaga kewibawaan sebagai partai politik yang disegani. Selanjutnya ARB memesankan kepada seluruh peserta penuh dan peninjau Rapimnas Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasi golkar berkaitan dengan perbaikan sistem ketatanegaraan dengan target revisi Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945.

ARB menginginkan Golkar berpartisipasi dalam penyempurnaan konstitusi. Tujuannya agar konstitusi menjadi instrumen utama pencapaian tujuan besar Indonesia. ARB menilai bahwa batang tubuh UUD NRI 1945 tidak lagi sesuai dengan mukadimah UUD NRI 1945. Hal ini bisa saja menjadi jalan penguatan isu revisi UUD yang mengakomodir penguatan beberapa lembaga.

Penulis berharap bahwa revisi UUD NRI 1945 yang dimaksudkan oleh ARB termasuk menguatkan semua Lembaga Peradilan, KPK, Penguatan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu. Selain itu revisi UUD NRI 1945 diharapkan memiliki pasal-pasal penguat bagi para aktifis dan pegiat HAM. Sejalan dengan itu mampu menguatkan kerja-kerja bantuan hukum bagi rakyat kecil.

Rekomendasi lain terkait GBHN sebagai blueprint sistem pembangunan nasional. ARB mengingatkan bahwa Partai Golkar berkontribusi melalui visi indonesia 20145. Dokumen penting Partai Golkar diharapkan dikaji ulang dalam hal pemuatan teknis yang konkrit demi perwujudan Visi Indonesia 2045.

Penulis beranggapan wajar bila ARB mendukung GBHN. Bukankah GBHN menjadi arah pemerintahan dibawa kepemimpinan Presiden Suharto. Bahkan hal ini tidak mengherankan publik, Suharto lah yang mendirikan dan menguatkan golongan karya. Alhasil, golkar sekarang sudah patut mendukung terlaksananya GBHN dibahwa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pesan ARB seterusnya menginginkan Rapimnas sebagai penyatuan kubu-kubu golkar. Rapimnas seharusnya bisa mencairkan kebekuan politik antar kubu. Pesan penyatuan kubu menjadi kubu beringin yang daunya lebat menaungi setiap kader dan menjadi kekuatan utama Partai Golkar. ARB mengingatkan bahwa proses hukum masih berlanjut untuk partai golkar. Penantian keputusan Mahkamah Agung (MA) beriringan penantian keputusan Kemenkumham melalui SK-nya.

Namun, ARB mengungkapkan bahwa supremasi hukum masih menjadi cita-cita luhur yang belum sepenuhnya terwujud dalam realitas. Selain faktor hukum, ARB menyebutkan bahwa Kekuasaan dan Politik menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Penulis perlu mengingatkan bahwa ada beberapa kader partai yang juga harus menjungjung tinggi hukum. Bila ARB menginginkan hukum berpihak kepada kelompoknya dalam kajian legalitas kepengurusan partai. Sudah sepatutnya ARB juga mendukung penuh agar kader-kader partai menerima keputusan setiap mahkamah termasuk Mahkamah Etik DPR.

Partai Golkar dalam menghadapi kenyataan hidup harus mengingat kembali nasehat tokoh pendidikan Indonesia. ARB mengatakan pesan dan nasehat Ki Hadjar Dewantoro yang berarti “mengalir tapi tidak boleh hanyut”. Partai Golkar harus menerima dan memahami realitas politik. Namun Golkar harus menjaga roh perjuangan partai.

Baca juga:  Ketika Korupsi Sudah Menjadi Legalisasi

Oleh karena itu, ARB meminta rapimnas segera bersikap untuk menyelenggarakan Munas Luar Biasa. Kondisi normal tidak membutuhkan munaslub. Namun situasi kekinian golkar mengharuskan solusi berupa munaslub. ARB menjelaskan akan siap menerima dan loyal dengan keputusan rapimnas. Keputusan tertinggi berada ditangan peserta rapimnas.

ARB telah menyiapkan diri untuk mengawal hasil rapimnas agar terlaksana dan bersifat paripurna. ARB mengarahkan hasil rapimnas berbentuk rapimnas. Intervensi lanjutan ARB memberikan pesan tersirat waktu pelaksanaan munaslub sebelum ramadhan 2016. Maksud tersirat dari ARB agar DPP Partai Golkar hasil munaslub bisa mengonsolidasi kekuatan. Targetnya menyiapkan kader-kader Golkar mengahdapi pilkada 2017.

ARB menyebutkan rapimnas harus melihat dan menentukan posisi partai golkar dalam konstalasi politik kekinian. Khususnya posisi yang berhubungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. ARB mengatakan bahwa sebagai kekuatan politik, golkar tidak lahir sebagai oposisi. Doktrin partai golkar berbeda dengan doktrin partai lainnya.

ARB meneruskan bahwa keahlian golkar adalah keahlian dalam pengelolaan kekuasaan bukan pada perlawanan terhadap kekuasaan. Partai Golkar adalah partai karya dan kekaryaan, sebuah kekuatan yang positif, konstruktif, terutama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

ARB menyebutkan bahwa Partai golkar ahli dalam membangun dan jagoan dalam berkarya. Tetapi kondisi ini rapuh dan lemah karena pertengkaran dan keributan yang terjadi secara terus menerus. Pesan ARB agar kader mengambil keputusan repositioning demi tujuan yang lebih besar yaitu kejayaan partai dan kemajuan Republik Indonesia.

ARB mengisyarakatkan agar kader golkar bisa mehami jalur pengabdian bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Alasannya didasarkan agar terjalin komunikasi dalam membahas kebijakan-kebijakan progresif sebelum kebijakan tersebut diluncurkan. Karna itu lah kelebihan partai golkar menurut ARB ialah kerja, karya dan usaha-usaha yang konstruktif.

ARB memberikan pesan bahwa semua yang disampaikan bukan berarti menjilat ludah sendiri atau menghamba kepada kekuasaan. ARB menegaskan kepada sahabat-sahabatnya di Koalisi Merah Putih bahwa tali perkawanan tidak mengendur dan tidak keluar dari KMP.

ARB mengatakan bahwa tujuan partai apapun sama, arah kapal pun sama, kita (golkar) hanya berbelok sedikit, kita (golkar) hanya berputar sedikit karena adanya angin kencang dan jalur perjalanan harus disesuaikan kembali.

Penulis bisa mengartikan bahwa ada unsur intervensi halus dari pidato politik ARB. Pesan-pesan tersirat tersebut antara lain; Pertama, ARB menginginkan rapimnas menyelesaikan persolan internal partai golkar. Persoalan tersebut memiliki solusi munaslub. Artinya, rapimnas bisa saja mendudukan persoalan munas/munaslub beserta seperangkat teknis pelaksanaannya.

Kedua, ARB jelas menginginkan rapimnas mengeluarkan rekomendasi yang bersifat menyeluruh terkait posisi golkar dalam kekuasaan. Harapan tertumpang kepada peserta rapimnas dapat memutuskan arah partai yang bisa berkontribusi dengan pemerintahan tapi tidak lepas dari KMP.

Penulis beranggapan bahwa pidato ARB bisa bermuara kepada kebijakan memberikan wakil partai untuk menduduki beberapa posisi strategis. Bisa saja menjadi menteri atau kepala lembaga negara lain. Hal ini bisa memuluskan rencana resufle kedua kabinet kerja. Terlebih PAN dan PKS sudah dahulu bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi.

Ketiga, ARB terkesan membenarkan gerakan-gerakan “berbalik arah” demi menyelamatkan partai. Gerakan ini bukan hanya berimplikasi pada kesolidan KMP. Namun menjadi jalan perombakan konstalasi politik dari pusat hingga ke daerah. Pilkada serentak 2014 telah membuka mata bahwa koalisi di jakarta belum tentu bisa diaplikasikan hingga ke daerah.

akhirul kata, ARB telah menyelesaikan rapimnas sebelum rapimnas memulai sidang-sidangnya. Kader tentu menuruti keinginan dan kehendak pemimpin (ARB). Sudah jelas bahwa pesan yang disampaikan disahapan Menteri Yasona dan Luhut sebagai perwakilan pemerintahan. Juga para pimpinan lembaga negara beserta pimpinan partai politik.

Golkar adalah partai pengelola kekuasaan yang selalu turut dalam pemerintahan. Sejarah takkan pernah bisa dihapuskan. Catatan kisah kehidupan partai golkar terukir disetiap pengelolaan kekuasaan bersama-sama dengan pemerintahan.

 

Andrian Habibi Pengurus Besar HMI

 

SHARE

Kirim Komentar