AMNESTI PAJAK: ANTI PEMERATAAAN, RASIALIS DAN SEMAKIN DILILIT UTANG*

140

Seperti dimasa lalu, program amnesti pajak sekarang ini tidak akan berhasil karena kurangnya kesiapan Pemerintah sendiri untuk melaksanakannya. Dengan demikian, seperti dimasa lalu, program itu hanya merupakan macan ompong belaka! Dalam program sekarang ini, Pemerintahan Jokowi menargetkan untuk dapat melipat gandakan penerimaan pajak negara pada tahun 2017-2024.
Program tax amnesty sekarang ini bukan yang pertama selama 71 tahun Indonesia merdeka. Menkeu Sumarno melakukan amnesti pajak pada tahun 1964 dan sekaligus melakukan sanering dengan menurunkan nilai Rp1.000 menjadi Rp 1 dan sekaligus melakukan devaluasi. Sebelumnya, pada tanggal 30 Maret 1950, Menkeu Sjafrudin Prawiranegara menggunting nilai uang Rupiah sebesar 50 persen, melakukan devaluasi dan melakukan kontrol devisa. Tanggal 25 Agustus 1959, Menkeu Notohamiprodjo kembali melakukan devaluasi, memperketat kontrol devisa dan sanering Rupiah sebesar 90 persen.
Menambah kegalauan politik dan sosial
Pemerintah mengintrodusir program amnesti pajak diitengah adanya gangguan stabilitas ekonomi dan sosial berkenaan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kesenjangan pendapatan masyarakat dan peningkatan pengangguran tenaga kerja dewasa ini. Undang-Undang ini justru menambah kerawanan kesulitan ekonomi dan sekaligus memicu kerawanan sosial. Menambah kesulitan ekonomi karena tidak adanya perbaikan sistem fiskal dan peningkatan penerimaan negara dari pajak justru semakin memperlemah ketahanan ekonomi kita yang tengah menghadapi berbagai gejolak eksternal yang tidak dapat kita pengaruhi. Ketahanan ekonomi semakin melemah karena akan semakin dililit oleh utang luar negeri dengan persyaratan mahal.
Ada empat pengaruh negatip dari amnesti pajak. Pertama, melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak. Investor tidak akan bersedia memberli SUN dan Sukuk negara tanpa adanya kepercayaan pada Pemerintah untuk mampu meningkatkan penerimaannya agar dapat melunasi hutangnya itu. Kedua, semakin memperlebar kesejangan distribusi pendapatan akibat dari semakin buruknya rasio Gini. Ketiga, menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi masyarakat bahwa kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati amnesti pajak. Usaha milik kelompok ini (seperti: pertambangan, perkebunan, pabrik dan real estates) ada di Indonesia tapi pendapatan serta keuntungan usahanya lebih banyak diparkir diluar negeri. Bayar pajak pun tidak! Kelompok non-pri ini sekaligus yang lebih banyak namanya tercantum dalam Panama Papers maupun yang menikmati kredit macet bank-bank Pemerintah maupun skandal BLBI, pada masa Orde Baru, yang uangnya dilarikan ke luar negeri.
Keempat, persepsi dunia bahwa Indonesia adalah merupakan negara gagal karena tidak mampu menegakkan aturan hukum di negaranya sendiri. Undang-Undang dan peraturan tentang pajak adalah merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sementara itu, Panama Papers yang menimbulkan gejolak politik di berbagai negara, Indonesia hanya menganggapnya sebagai angin lalu. Akibatnya, walaupiun tetap diundang, Indonesia hanya merupakan paria ditingkat dunia dan hanya sebagai penggembira dilingkungan KTT G20.
Tiga faktor penyebab kegagalan tax amnesty
Ada tiga hal yang menyebabkan kegagalan program tax amnesty. Alasan pertama, program seperti itu memerlukan ketegasan Pemerintah untuk menegakkan sistem hukum dimana UU serta peraturan pajak adalah merupakan bagian daripadanya. Dalam sejarah Indonesia, belum pernah Pemerintah memenjarakan para pengemplang pajak. Presiden Jokowi(mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI) pun bukan orang yang tegas seperti Pak Harto ataupun Presiden Duterte (mantan Walikota Davao) dalam menegakkan hukum dan Undang-Undang. Tanpa memperdulikan protes dunia luar, Presiden Duterte menggunakan tangan besi untuk membasmi pengedar dan pengguna narkoba di negaranya. Tanpa adanya ketegasan untuk menegakkan Undang-Undang, Pemerintah hanya dianggap sebagai macan kertas belaka!
Alasan kedua, Indonesia tidak punya administrasi perpajakan yang transparan, terpercaya dan efisien. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, Ditjen Pajak baru mampu mengumpulkan tax ratio sekitar 13 persen dari PDB. Di negara lain yang tingkat pembangunannya sudah sepantar dengan Indonesia, tax ratio ada yang sudah mencapai 25 persen dari PDBnya. Jumlah pembayar pajak di Indonesia dewasa ini hanya sekitar 18 juta atau sekitar 9 persen dari jumlah penduduk atau setara dengan jumlah prenduduk satu keresidenan di Pulau Jawa. Didalamnya termasuk PNS dan Anggota ABRI yang tingkat pendapatannya berada dibawah wajib pajak. Selain kemampuannya yang terbatas, moralnya pun rendah karena maraknya korupsi. UU Pajak yang berlaku sekarang ini pun melarang BPK mengaudit pekerjaannya sehingga langsung bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ditjen Pajak tidak mampu memanfaatkan informasi lembaga asing seperti AT Keaney dan McKinsey tentang jumlah kekayaan orang Indonesia di pasar uang dan modal Singapura. Ditjen Pajak pun tidak mampu menggunakan daftar nama orang Indonesia yang disebut dalam Panama Papers yang didalamnya termasuk nama para pejabat negara. Ditjen Pajak tidak akan mampu bertindak seperti lembaga serupa di Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Italia untuk memaksa Pemerintah Swiss mengendorkan Undang-Undang kerahasiaan banknya guna memproses penggelapan pajak dari negaranya masing-masing.Yang akan diobok-obok oleh Ditjen Pajak dalam rangka tax amnesti termasuk PNS dan Anggota ABRI serta pensiunannya dan UKM miskin. Selain menghabiskan waktu Ditjen Pajak sendiri, investigasi pada kelompok ini akan menimbulkan keresahan politik dan sosial yang tidak perlu.
Alasan ketiga, belum ada koreksi untuk membuat Indonesia sebagai negara yang aman untuk menyimpan kekayaan sehingga dapat menarik repatriasi kekayaan orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Berbeda dengan keterangan Pemerintah, amnesti pajak saja tidak akan dapat menarik kembali kekayaan maupun dana milik orang Indonesia yang sudah di pakir diluar negeri itu. Penyebab utama diaspora modal ke luar negeri bukan karena tingginya pajak penghasilan di Indonesia.
Diaspora modal dan tenaga kerja Indonesia ke seluruh dunia terjadi terutama karena tiga hal. Pertama, karena buruknya sistem politik dan hukum kita yang tidak kondusip untuk menyimpan kekayaan di Indonesia. Sistem hukum nasional tersebut tidak mampu melindungi hak milik individu maupun memaksakan kontrak perjanjian. Biaya transaksi pasar menjadi mahal karena aparat hukum tidak dapat diandalkan sehingga meningkatkan ketergantungan pada preman dan debt collectors. Secara reguler, Indonesia sering menyita harta kekayaan orang per orang tanpa hukum dan ganti rugi. Turunan Indo diganggu pada saat Trikora membebaskan Irian. Keamanan jiwa dan harta WNI turunan Tionghoa sudah berkali kali terancam. Yang terakhir adalah Peristiwa Mei 1998, di Jakarta dan berbagai kota-kota besar lainnya, setelah lengsernya Presiden Suharto. Kekayaan dua orang pengusaha pribumi, Markam dan Tambunan, pun disita oleh Orde Baru hanya karena dekat dengan Bung Karno. Akibatnya, untuk melindungi nyawa dan kekayaannya orang lari ke luar negeri membawa uang, bakat serta keterampilannya. Diaspora tenaga terampil dan seperti ini membuat Indonesia sulit keluar dari perangkap negara miskin (middle low income trap) sekarang ini.
Alasan kedua adalah karena tidak adanya kepercayaan pada Rupiah maupun surat utang Pemerintah sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat tukar untuk memperlancar transaksi perekonomian, sebagai agunan atau alat menyelesaikan hutang piutang maupun sebagai alat penyimpan kekayaan. Erosi kepercayaan pada Rupiah dan SUN maupun SBI berkaitan dengan buruknya manajemen perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan hingga tahun 1966. Pemotongan nilai uang Rupiah sering dilakukan, devaluasi merupakan hal yang berlangsung rutin. Karena tidak dibayar bunga serta pokoknya, surat utang negara (SUN) hanya merupakan sampah yang tidak ada harganya. Karena tidak stabilnya nilai Rupiah dan surat utang negara, masyarakat beralih ke sistem barter dan menahan kekayaan dalam bentuk logam mulia dan permata, tanah maupun valuta asing. Karena tidak stabilnya nilai tukar Rupiah, tarip sewa rumah, sewa hotel, harga makanan di restoran dan tiket penerbangan pun diukur dengan standar US Dollar.
Penyebab ketiga adalah karena terbatasnya instrumen lembaga keuangan kita dan buruknya mutu pelayanan lembaga keuangan nasional kita. Untuk memudahkan pengelolaan kekayaan dan penyelenggaraan transaksi keuangan mereka, pemilik uang memilih lembaga keuangan dan bank yang menawarkan produk lebih canggih serta pelayanan yang lebih baik. Dewasa ini, lembaga keuangan Indonesia itu bertumpu pada industri perbankan yang didominir oleh empat bank negara dan 26 BPD. Karena aturan Pemerintah yang mengutamakan penggunaan jasa mereka, kelompok bank negara menguasai lebih dari 50 persen pasar industri perbankan. Produk bank-bank negara dan BPD terbelakang sedangkan pelayanannya tidak sebaik bank-bank swasta. Cabang-bank-bank negara di luar negeri hanya bisa mampu bersaing dengan Western Union, untuk melakukan transfer uang TKI di berbagai negara. Sebaliknya, Jakarta adalah merupakan profit center bank-bank negara tetangga, seperti CIMB Niaga, Maybank maupun DBS.
Pilihan saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Jakarta masih sangat terbatas sedangkan sebagian terbesar dari obligasi hanya merupakan SUN yang dikeluarkan oleh negara. Awalnya SUN tersebut adalah diterbitkan untuk menambah modal bank-bank nasional dan membersihkan bukunya dari kredit bermasalah. Kemudian, SUN juga digunakan untuk membelanjai defisit APBN. Pemda maupun BUMN seperti telepon, PLN, Jasa Marga, pelabuhan laut dan udara, air minum serta perusahaan swasta belum ada yang mampu menjual obligasi jangka panjang. Plihan investasi di dalam negeri baru berupa tanah dan bangunan yang kurang likuid karena sulit menjualnya ataupun logam mulia serta perhiasan.
Pembelanjaan defisit APBN dengan utang luar negeri dengan persyaratan mahal
Hingga saat ini, Pemerintah belum mampu memobilisir penerimaan dari pajak, BUMN/BUMD dan penjualan aset untuk membelanjai keperluan pengeluarannya.
Selain menyediakan jasa-jasa publik, seperti pemerintahan, pertahanan dan keamanan, UUD 1945 menugaskan Pemerintah sekaligus memprodusir barang-barang dan jasa-jasa privat yang dapat dilakukan oleh dunia usaha swasta.Itulah sebabnya kenapa pemerintah mendirikan perusahaan milik negara, BUMN dan BUMD, yang bergerak dalam semua sektor perekonomian.Berbeda dengan harapan, BUMN dan BUMD tidak banyak menyumbang pada kas negara maupun pada peningkatan ekspor serta kemajuan teknologi.Justru mereka terus menerus minta tambahan modal dari Pemerintah. Kecuali Telkom, tidak ada satu pun diantara BUMN dan BUMD lainnya yang sudah mampu memobilisir dana dengan penjualan saham maupun obligasi. Padahal mereka menamakan dirinya sebagai “agent of development”. Juga berbeda dengan harapan, BUMN dan BUMD juga tidak mampu menyaingi dominasi perusahaan asing dan mengoreksi ketimpangan ekonomi antar rasial di dalam negeri.Beban pengeluaran negara menjadi semakin berat Nawacita Presiden Jokowi menjanjikan pembebasan uang sekolah pada anak-anak keluarga miskin dan menanggung biaya pengobatan orang duafa.
Karena tidak mencukupi penerimaannya dari pajak dan kontribusi dari perusahaan negara, Pemerintah terus menerus menutup defisit APBN nya dengan empat cara, yakni: (i) mengeluarkan surat utang negara (SUN) dan Sukuk negara yang berdasarkan prinsip syariah, (ii) meminta, hibah bantuan atau sedekah dari negara kaya, (iii) menjual aset negara termasuk BUMD dan BUMD dan (iv) mencetak uang, apakah oleh BI maupun Departemen Keuangan. Surat utang dijual di pasar dalam maupun luar negeri, baik di pasar uang maupun pemerintah asing. Pembelanjaan defisit APBN melalui pencetakan uang terjadi pada jaman revolusi dan Orde Lama. Jaringan kehidupan sosial ekonomi Indonesia melemah karena terjadinya tingkat laju inflasi yang tinggi (1966:650 persen). SUN yang dikeluarkan pada jaman revolusi dan Orde Lama apakah digurus oleh inflasi yang tinggi atau sama sekali tidak dibayar oleh Pemerintah.
Pemerintah Orde Baru menurunkan tingkat laju inflasi dengan cara menghentikan pembelanjaan defisit APBN melalui pencetakan uang dan memberikan hak monopoli pengedaran uang kepada BI. Mulai tahun 1966, seluruh defisit APBN dibelanjai oleh bantuan dan pinjaman luar negeri dari konsorsium negara-negara donor Barat yang tergabung dalam IGGI yang kemudian berubah nama menjadi CGI. Pinjaman itu datang dari sumber resmi (ODA-Official Development Aid) berjangka panjang (hingga 40 tahun) dengan tingkat suku bunga murah dibawah tingkat suku bunga pasar. ODA merupakan pinjaman berikat karena hanya dapat digunakan untuk mengimpor barang dan jasa dari negara pemberi pinjaman dan untuk membeli komoditi yang ditentukan. Setiap tahun selama 32 tahun usianya, Orde Baru terus menerus mendapatkan hibah dan pinjaman dari IGGI/CGI. Orde Baru menyebut hibah dan pinjaman luar negeri itu sebagai penerimaan pembangunan dan hanya dipergunakan untuk membelanjai anggaran pembangunan.
Setelah krisis ekonomi tahun 1997, IGGI membubarkan diri dan menyetop bantuannya karena mengetahui akan maraknya KKN pada era Orde Baru. Padahal, mereka memberi bantuan dan pinjaman lunak adalah untuk membangun ekonomi guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, karena merasa tersinggung pada beratnya persyaratan program IMF, Presiden Suharto mengancam untuk menolak menolak program itu. Dengan bantuan anak-anak dan konco-konconya, beliau mengundang Professor Steve Hanke yang menyarankan penggunaan currency board system (CBS).Seperti di Hong Kong, penggunaan CBS memerlukan cadangan luar negerti yang mencukupi karena mata uang hanya boleh diedarkan jika dijamin oleh mata uang asing, utamanya US Dollar, ataupun oleh logam mulia. Tanpa memiliki cadangan luar negeri, bank sentral juga tidak dapat memberikan kredit dalam negeri termasuk kredit likuiditas darurat, seperti BLBI. Tanpa BLBI, semua bank nasional yang ada pada waktu itu akan langsung kolaps sehingga mengacaukan sistem pembayaran nasional. Karena tidak punya pilihan lain, Indonesia kembali ke haribaan IMF.
Setelah berhentinya ODA, pemerintah reformasi beralih pada penjualan SUN ke pasar uang dan modal, di dalam maupun di luar negeri, untuk menutup defisit APBN. Selain untuk menutup defisit APBN, sebagian besar dari SUN yang diterbitkan pada tahun 1998 dan 1999 adalah untuk mencukupi modal bank-bank nasional dan membersihkan bukunya dari asset bermasalah. Jangka waktu SUN dan Sukuk negara yang laku hanya berjangka pendek dan menengah (5 hingga 10 tahun). SUN dan Sukuk negara yang dijual di pasar dalam negeri dinyatakan dalam Rupiah sedangkan yang dijual di luar negeri adalah dalam satuan US Dollar. SUN dan Sukuk negara yang dinyatakan dalam mata uang asing mengalami risiko perubahan kurs devisa sedangkan SUN dan Sukuk negara yang dinyatakan dalam Rupiah tidak mengalaminya. Untuk membantu Indonesia, Pemerintah Jepang menjamin SUN yang dijual di negaranya sehingga disebut sebagai Samurai bonds. Artinya, Pemerintah Jepang akan membayar pokok dan bunga SUN Indonesia pada investor di negaranya, jika ternyata Pemerintah Indonesia tidak mampu melunasi utangnya. UU Keuangan Negara Tahun 2003, menggunakan disiplin anggaran Uni Eropa yang membatasi defisit APBN maksimum sebesar 3 persen dari PDB tahunan dan rasio hutang Pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.
Untuk dapat membayar utang yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah, Pemerintah perlu memupuk surplus anggaran. Pilihan lain adalah dengan menjual aset negara termasuk BUMN dan BUMD, seperti yang kita alami setelah krisis 1997. Untuk membayar hutang luar negeri juga perlu dipupuk cadangan luar negeri karena hutang luar negeri dinyatakan dalam satuan mata uang asing.
Risiko memegang SUN dan SBI amatlah tinggi karena keraguan akan kemampuan Pemerintah untuk melunasi bunga serta pokok utangnya akibat dari rendahnya penerimaan negara dan ekspor yang telah disebut diatas. Akibatnya bunga SUN dan SBI berada diatas 7 persen setahun walaupun di negara maju mendekati nol atau dibawahnya.
Walaupun tidak sebanyak pada masa Orba, Pemerintah masih menerima hibah atau sadokah dari pemerintah asing. Salah satu bentuk sadokah itu adalah hibah Australia yang dipergunakan oleh pemerintahan SBY untuk membelanjai TNP2K guna mengentaskan kemiskinan.
Modernisasi Sistem Keuangan
Diperlukan berbagai upaya agar dapat menarik kembali kekayaan nasional yang diparkir di luar negeri. Pertama, memodernisir sistem keuangan baik melalui perluasan jenis produk yang ditawarkannya, meningkatkan mutu pelayanannyanya dan menurunkan bunga dan tingkat harganya. Untuk itu, pasar perbankan perlu dideregulasi untuk mengakhiri monopoli kelompok bank-bank negara yang merupakan salah satu sumber penyebab masalah. Bank Mandiri dan Bank BNI perlu dimerjer. Untuk mendorong financial inclusion, BRI perlu dikembalikan fungsinya menjadi bank bagi petani, nelayan dan pengrajin. Pengembalian fungsi BRI diperlukan karena Koperasi Simpan Pinjam dan BPR gagal menjalankan fungsinya memerangi pelepas uang sedangkan Bukopin sudah lama berubah haluan menjadi bank yang dimiliki dan melayani badan usaha non-koperasi. Fungsi BTN juga perlu dikembalikan sebagai Bank Tabungan, termasuk yang menampung dana deposito dan asuransi jiwa yang dikumpulkan oleh Bank Tabungan Pos (BTP). Sementara itu, keberadaan BPD perlu ditinjau kembali. Operasi BPD dibatasi oleh wilayah geografis provinsinya. Modalnya pun dibatasi oleh kemampuan keuangan Pemda pemiliknya.
Kedua, membangun BTP, bursa obligasi dan saham agar dapat dikurangi ketergantungan dunia usaha pada kredit bank dan menurunkan porsi pembelian investor asing pada SUN dan SBI yang di pasarkan di dalam negeri. Di negara-negara yang sudah maju lembaga keuangannya,investor ataupembeli utama SUN maupun surat berharga lainnya, termasuk SBI, adalah institutional investors, utamanya industri asuransi dan dana pensiun.Investor lainnya adalah Bank Tabungan Pos (BTP). Sebaliknya, lembaga keuangan Indonesia diluar bank masih kecil dan terbelakang. Dana pensiun dan asuransi masih mulai tumbuh dan ditumbuhkan oleh perusahaan asing. Peranan BUMN dan swasta nasional dalam industri asuransi dan dana pensiun semakin terpinggirkan.
BTP merupakan warisan dari jaman kolonial sudah lama mati karena dilanda rangkaian perang saudara yang terjadi di Tanah Air dan krisis ekonomi selama masa Orde Lama. Hingga saat ini belum, ada upaya untuk membangunnya kembali. Tadinya Pemerintah Kolonial membangun BTP untuk menyerap tabungan yang dikumpulkan oleh kantor pos. Sekarang ini, BTP itu berubah fungsi menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) yang bergerak sebagai bank penyedia kredit perumahan dengan dana yang bersumber dari Pemerintah, BI maupun pinjaman luar negeri.
Pasar obligasi baru mulai tumbuh sejak tahun 1990 an terutama untuk memperdagangan SUN dan Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun SBI yang diterbitkan oleh BI. Belum ada diantara Pemda yang mampu menjual surat utang di bursa obligasi. Investor tidak percaya membeli obligasi dunia usaha swasta karena Pengadilan Negeri Indonesia justru mengalahkan pembeli obligasi dan berperkara dengan yang mengeluarkan surat utang. Bursa efek Jakarta kecil dan belum ada perusahaan besar yang memobilisir modal di bursa itu.
Tinggi porsi penguasaan modal asing jangka pendek pada SUN dan SBI yang diperdagangkan di BEJ telah membuat harga surat-surat berharga menjadi rawan (volatile) yang sangat tergantung pada aliran keluar masuk modal asing jangka pendek tersebut. Akibatnya, cadangan luar negeri BI, kurs devisa dan tingkat suku bunga bergerak bagaikan yo-yo, naik turun dengan cepat sehingga menambah ketidak pastian. Pembangunan BTP sekaligus diperlukan untuk mengoreksi crowding out yang terjadi pada industri perbankan/keuangan nasional. Pemerintah dan BI ikut bersaing dengan dunia usaha serta sektor rumah tangga untuk saling memperebutkan dana perbankan yang terbatas.Crowding out seperti ini yang merupakan salah satu faktor penyebab tingginya tingkat suku bunga di Indonesia.
Ketiga, meningkatkan efisiensi bank-bank nasional, utamanya bank-bank negara, dengan menciutkan strukturnya, mengurangi kelebihan karyawannya dan menekan risko kredit macet serta ongkos operasionalnya. Hanya dengan demikian tingkat suku bunga bank dapat diturunkan. Professionalisme pengelolaan dan sumber daya manusia bank-bank negara perlu di tingkatkan, sedangkan jenis produknya perlu diperluas dan mutu pelayanannya ditingkatkan. Akibat dari warisan represi finansial selama masa masa Orba, struktur organisasi bank-bank negara terlalu gemuk, kantor cabangnya terlalu banyak, pengetahuan karyawannya tidak sensitip kepada delapan jenis risiko yang dihadapi oleh industri perbankan. Kedelapan risiko perbankan itu adalah: (i) credit risk, (ii) counterparty, (iii) liquidity atau funding risk, (iv) settlement atau payment risk, (v) market atau price risks (currency dan interest rate risk), (vi) capital atau gearing risk, (vii) operational risk dan (viii) sovereign atau political riks.
Keempat, memperbaiki sistem hukum nasional termasuk Undang-Undang serta peraturan perpajakan yang perlu semakin ditegakkan. Perlindungan hak milik individu dan kontrak perjanjian perlu ditegakkan dan sistem kepailitan usaha perlu disederhanakan dan dimudahkan prosesnya. Penggelap pajak, perlu ditindak tegas dan asetnya perlu disita jika masih mangkir atau menggelapkan pajak. Orang-orang yang disebut namanya dalam Panama Papers perlu diusut. Perlu ditindak tegas para penegak hukum dan aparat keamanan yang menggunakan kekuasaannya untuk membantupelarian penjahat ke luar negeri, seperti Edi Tansil maupun skandal BLBI, apalagi yang memperdagangkan SP3.

Baca juga:  Mahasiswa Antara Ada Dan Tiada

*Oleh: Prof. Dr. Anwar Nasution Disampaiakan Dalam Diskusi FORDIS ICS KAHMI, Rabu 14 September 2016 di Kahmi Center Jakarta

SHARE

Kirim Komentar