“Perang Patron”

0
24
politik

Oleh: Muhammad al-Fayyadl

Di berbagai lapangan dan lanskap kehidupan di Indonesia — sosial, ekonomi-politik, kebudayaan — fenomena “status quo” yang selalu tak pernah bisa hilang adalah politik patronase. Orang mencari patron. Siapa itu patron? Mereka yang memiliki salah satu dari dua ini, minimal: uang dan pengaruh. Atau memiliki trilogi modal dalam istilah Bourdieu: kapital-ekonomi, kapital-sosial, dan kapital-kultural.

Dalam sastra dan kebudayaan, ada yang berpatron kepada Goenawan Mohamad, lalu hari ini juga muncul nama Denny JA.

Dalam lapangan keislaman, ada yang berpatron kepada Rizieq Shihab (pasca-212), para kiai atau ulama tertentu, dengan peta yang lebih rumit dan seringkali membingungkan — karena orang Islam di negeri ini bisa sekaligus berpatron kepada beberapa tokoh agama yang masing-masing belum tentu sejalan atau sependapat. Di agama-agama lain, petanya mungkin lebih “invisible” karena kurang diliput memadai.

Dalam lapangan politik elektoral dan kepartaian borjuistik, patron-patron itu bernama Megawati, Prabowo, Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Muhaimin Iskandar, dan banyak lagi di masing-masing level lokal atau regional. Patron-patron ini juga memiliki sub-sub patron dari kalangan sipil, militer, dan paramiliter.

Di dunia kemahasiswaan, sejumlah pegiat organisasi mahasiswa juga membina patronase dengan sejumlah seniornya, yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk mengkonversi pengaruh ke dalam karier atau mendapatkan kuota modal tertentu dari patron-patron yang lebih gede.

Saat ini, fenomena patron dan patronase di Indonesia tidak lagi bisa dibatasi pada individu. Organisasi, lembaga, dan jaringan di seputarnya juga terlibat dan harus dibaca dalam relasi patronal yang melibatkan kekuasaan, pengetahuan, dan modal.

Yang berpatron kepada Goenawan Mohamad, misalnya, juga harus dibaca sedang atau potensial berpatron kepada Salihara. Yang berpatron kepada Denny JA juga harus dibaca dalam kaitannya dengan LSI, yang LSI sendiri juga terkait dengan partai-partai politik besar di Indonesia, dan seterusnya.

Silang-sengkarut patronase ini yang membuat relasi kekuasaan di Indonesia tidak stabil, selalu berubah-ubah, yang idealis bisa sehari kemudian menjadi pragmatis, yang pragmatis esoknya tampak “idealis”, yang semula membela X esoknya dapat berubah membela Y, dan seterusnya. Relasi patronal mirip “mood” para artis di layar sinetron: berubah-ubah, cenderung labil, sebentar menangis, sebentar tertawa, sebentar meradang, sebentar menghiba.

Pertanyaannya: bagaimana mengubah lanskap yang sedemikian kuat berpengaruh ini?

Politik patronase yang jelas tidak menguntungkan siapa-siapa kecuali membuat rakyat dan umat tak pernah mandiri dan berdikari. Politik patronal inilah yang membuat orang mudah “digerakkan” tanpa tahu alasan mengapa harus bergerak dan memikirkannya secara mendalam. Juga membuat orang silau pada nama, alih-alih gagasan. Dengan kata lain, ini adalah lahan subur bagi politik massa yang reaksioner, yang dibangun bukan dari pendidikan politik yang kritis dan perlawanan atas kondisi ketertindasan dan opium-opiumnya yang meninabobokan. Dunia pergerakan mestinya merupakan dunia yang harus terbebas dari politik patronase apapun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan masukkan komentar anda!
Silahkan masukkan nama anda disini